Maros, 75detik.com — Kecelakaan maut kembali mengguncang Dusun Batu Lotong, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sabtu (26/7/2025) sekitar pukul 14.00 WITA. Insiden tragis ini melibatkan sebuah mobil truk pengangkut material tambang dan dua pengendara sepeda motor yang tengah melintas.
Dua korban yang berboncengan menjadi sasaran tabrakan maut tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Peristiwa memilukan ini menambah panjang deretan kecelakaan lalu lintas yang diduga dipicu oleh aktivitas truk tambang.
Keberadaan kendaraan berat yang setiap hari melintas di jalan desa ini sudah lama dikeluhkan oleh warga setempat.
Selain mengancam keselamatan para pengguna jalan, aktivitas truk tambang juga memicu pencemaran lingkungan akibat debu yang bertebaran dan memperparah kerusakan jalan desa yang belum pernah mendapatkan perbaikan memadai.
“Sudah sering kami suarakan. Jalan rusak, debu di mana-mana, dan sekarang nyawa melayang. Harus ada tindakan nyata!” ujar seorang warga dengan nada geram, yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat kini semakin geram dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Mereka meminta agar tambang-tambang ilegal yang tidak memiliki izin resmi segera dihentikan operasinya sebelum kembali menelan korban.
Desakan juga ditujukan kepada pemerintah daerah, mulai dari Kepala Desa, Lurah, Camat, hingga Bupati Maros. Warga menuntut langkah konkret untuk menutup operasi tambang ilegal yang sudah terbukti membahayakan warga dan merusak lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi kecelakaan maupun langkah yang akan diambil terhadap aktivitas tambang yang menjadi sorotan warga.
Tragedi ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, bahwa pembiaran terhadap tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum dan lingkungan, tapi juga ancaman nyata terhadap nyawa masyarakat. Warga berharap, tidak ada lagi korban berikutnya sebelum ada tindakan nyata dari para pemangku kebijakan.(*)
